eramuslim.com – Benny K Harman, politisi Partai Demokrat, menyebut bahwa Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, telah menjadi corong bagi rezim otoriter.
Pernyataan Benny K Harman ini merespons permintaan Mahfud MD kepada Kepolisian untuk menyelidiki asal-usul bocornya keputusan sistem pemilu Proporsional tertutup dari Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pak Mahfud ini benar-benar sudah menjadi corong rezim otoriter,” kata Benny melalui akun Twitter-nya, Senin 29 Mei 2023.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana mengatakan, MK akan putuskan sistem Pemilu proporsional tertutup. Putusan MK itu bocor kepada Denny melalui seorang yang dipercaya di MK.
Atas informasi itu, Benny K Harman mengatakan, seharusnya Mahfud MD berterima kasih kepada Denny Indrayana.
“Mestinya harus berterima kasih kepada Pak Denny bukan malah menginstruksikan Polri utk kriminalisasi ybs. Quo vadis pak Mahfud, quo vadis domine?,” ujar Benny K Harman.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini mengatakan, MK harus diawasi dan diperingatkan. Menurutnya, apa yang disampaikan Denny agar MK tidak membuat putusan yang sesatkan demokrasi.
“Terima kasih Bung Denny atas keberaniannya menjadi Jubira: juru bicara rakyat,” katanya.
“Prof Mahfud mau peralat polisi untuk kriminalisasi Denny? Mari kita semua berdoa agar Pak polisi kuat dan berani menolak menjadi alat kekuasaan yg sewenang-wenang,” pungkas Benny K Harman.
Pernyataan Mahfud MD:Â
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran putusan MK terkait sistem proporsional tertutup untuk pemilu legislatif.
Menurut Mahfud MD, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Sebab itu merupakan rahasia negara.
“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara” kata Mahfud MD lewat keterangan tertulis, dikutip Senin 29 Mei 2023.
Menurut Mahfud MD, putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan. Namun harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka.
“Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya” kata Mahfud MD.
Dia juga meminta Polisi mengusut sumber informasi itu.
“Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah” tuturnya.
Adapun, Denny Indrayana mengatakan, dirinya mendapat informasi falid terkait pemili proporsional tertutup.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja” katanya.
“Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting” imbuhnya dia.
Denny yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini mengatakan, dirinya mendapat informasi itu dari orang yang terpercaya di MK.
“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi” ujarnya.
“Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif” pungkas dia.
(Sumber: FIN)
