Eramuslim.com – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun.
Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Target penyelesaian pun mundur dari 2019 ke 2022.
Demi kelanjutan proyek tersebut, Presiden Jokowi membuka opsi pendanaan melalui APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.
Padahal pada 2016, Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh memakai APBN. Menurutnya, lebih baik uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah, terutama luar Jawa.
“Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN. Makanya pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti kalau pakai APBN saya ditanya lagi, Pak kok Jawa lagi, yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan? Selalu rakyat bertanya seperti itu,” katanya dalam acara groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016.
Berdasarkan penelusuran kumparan, pembengkakan anggaran kereta cepat lebih besar dari anggaran belanja daerah di 30 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Hanya ada 4 provinsi yang memiliki APBD 2021 lebih dari Rp 27,09 triliun, yaitu DKI Jakarta (Rp 74,17 triliun), Jawa Barat (Rp 44,44 triliun), Jawa Tengah (Rp 27,11 triliun), dan Jawa Timur (32,92 triliun). Sedangkan 30 provinsi lainnya hanya belanja kurang dari Rp 27,09 triliun di tahun ini.
Artinya, pembengkakan biaya itu bisa dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran 1 pemerintah provinsi selama 1 tahun atau lebih, termasuk anggaran pembangunannya.
