Catatan 3 Tahun Menjabat; Jokowi-JK Belum Mampu Genjot Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka (PTP) pada Februari 2017 lalu, BPS mencatat bahwa data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang.

“Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan belanja infrastruktur selama ini. Sebagai informasi Kementerian Bappenas telah melakukan review terhadap capaian pembangunan infrastruktur terhadap RPJMN hingga 2019 nanti,” kata dia.

Handi mengatakan, melihat usia pemerintahan, efektif hanya tinggal kurang lebih satu tahun ke depan, cukup riskan memaksakan pembangunan proyek infrastruktur besar, tetapi belum tentu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Besarnya alokasi anggaran infrastruktur belum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” jelas dia.

Oleh sebab itu, menurut Handi, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, pembangunan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, dan MRT Jakarta, perlu dihitung ulang, apakah sudah sesuai peruntukannya dengan kebutuhan masyarakat. (Rmol/Ram)