Oleh karena itu Hasyim Muzadi memandang, puluhan undang-undang yang saat ada dimasa ia berceramah diperjual belikan pemerintah adalah bentuk pendzoliman kepada masyarakat.
Terlebih, hal itu menjadi gambaran pahit dari sistem demokrasi Indonesia, yang mana setiap rakyat menitipkan dirinya kepada partai-partai politik lewat proses pemilu 5 tahunan, tapi tidak merasakan kesejahteraan.
“Ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia ke asing. Undang-undang tambang, tanah, air, undang-undang tentang penyewaan lahan. Dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional? Begitu semuanya harus dihitung dengan uang?” sebutnya.
“Yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan lain sebaginya itu juga (seharusnya) bicara,” harap Hasyim Muzadi. (Rmol)
