Eramuslim.com – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Aasan menilai, pemerintah tidak optimal dalam memanfaatkan kelonggaran yang diberikan melalui pelebaran defisit APBN di atas 3% PDB yang diatur UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 guna memulihkan ekonomi yang babak belur akibat corona.
Hal tersebut disampaikan oleh Marwan saat menyoroti target pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) sementara tahun 2022 sebesar minus 4,51% hingga 4,85% dari produk domestik bruto (PDB).
“Setelah dianggarkan begitu besar contohnya program PEN itu tidak nendang terhadap perekonomian kita. Perekonomian kita tetap tumbuh negatif di 2020 minus 2,07 persen dan di kuartal I ini minus 0,74 persen,” kata Marwan, melalui keterangan tertulisnya Rabu, (16/6/2021).
Selain itu, kata Marwan, penyerapan anggaran PEN di tahun 2020 hanya Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp 695,2 triliun.
“Konsumsi tidak tumbuh, covid 19 tetap merajalela. Jadi kelonggaran ini tidak dimanfaatkan secara optimal,” papar Marwan.
Marwan juga menyoroti, mahalnya utang pemerintah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Marwan, utang pemerintah saat ini memiliki imbang hasil yang tinggi.
“Contoh untuk jangka hutang 10 tahun (bunga) Indonesia, 26,72 persen lebih tinggi dari Jepang, 0,03 persen China, 2,99 persen, Thailand 1,29 persen, Malaysia 2,5 persen. Itu baru contoh dari yang di Asia dan Asia Tenggara,” tegas Marwan.
“Makanya BPK Memberikan catatan dengan strategi pengembangan surat berharga itu dilihat kurang efektif mahal,” tambah Marwan.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Marwan, ialah utang tersebut malah menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA.
