Mantan Pimpinan Komisi VIII DPR ini menegaskan kembali, tidak boleh ada tujuan lain dalam pengelolaan dana haji di luar kepentingan dan manfaat buat jemaah, apalagi untuk penguatan rupiah.
“BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apa pun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi saya ikuti, tagar #balikindanahaji sudah trending di media sosial. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jemaah haji,” tekannya.
Lebih lanjut, anggota DPR RI Dapil Banten ini berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading, apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji.
Sebaliknya, BPKH harus semakin transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jemaah.
“Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jemaah haji,” tandasnya. (rmol)
