Oleh: Sugiat Santoso
Ketua Umum KNPI Sumut
Setelah polemik tenaga kerja asing ilegal (baca: TKA asal China) yang meresahkan banyak pihak, beberapa waktu yang lalu Jokowi mengeluarkan rencana sebuah kebijakan bahwa CEO BUMN juga bisa diduduki oleh warga asing. Lalu sekarang, Luhut B Panjaitan selaku Menko Maritim mengatakan bahwa pengelolaan pulau di Indonesia bisa diserahkan kepada pihak asing.
Ya, soal manuver Luhut, saya selalu mengatakan bahwa pada setiap posisi yang ia duduki, pasti ada “misi khusus” yang harus dikerjakannya dengan tuntas.
Misalnya, saat menjabat Menkopolhukam, Luhut berhasil mengobok-obok Golkar dan PPP sehingga sekarang di bawah kendali pemerintahan Jokowi.
Strategi politik ini menjadi strategi terkasar dalam sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia.
Nah, sekarang, saat menjabat sebagai Menko Maritim, terlihat dari kebijakannya lebih pro pada asing, seperti melanjutkan proyek reklamasi yang sempat dihentikan oleh Rizal Ramli, dilanjutkan kembali walaupun harus melanggar beberapa keputusan hukum sebelumnya.
Lalu, Luhut melempar gagasan bahwa pulau di Indonesia bisa dikelola oleh pihak Asing. Ah, sejak awal saya sudah bisa menebak kemana arah kebijakan yang akan dia ambil memanfaatkan jabatan yang ia miliki.
Zaman perjuangan kemerdekaan dulu, Jenderal Sudirman sempat mewanti-wanti kepada pejuang kemerdekaan dimanapun berada agar mempertahankan setiap jengkal tanah republik ini dari penguasaan penjajah.
Bung Karno juga berprinsip bahwa tak masalah jika segala sumber kekayaan bangsa ini terendap begitu saja sembari menunggu putra-putri terbaik bangsa ini bisa mengelolanya demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat Indonesia. Berapa banyak sudah pejuang kemerdekaan yang gugur demi mempertahankan seluruh kepulauan Nusantara dari cengkraman bangsa asing? Lalu sekarang, Luhut berencana menjual pulau-pulau itu ke pihak asing.
Lagi-lagi saya melihat kesan bahwa pemerintahan Jokowi sedang terburu nafsu untuk mengumpulkan duit banyak. Kebijakan dalam negerinya banyak berkisar soal mengutip duit dari rakyatnya mulai dari kenaikan BBM, tarif dasar listrik, tax amnesty, kenaikan tarif pengurusan STNK/BPKB, dan yang lainnya.
Kebijakan luar negerinya juga masih soal mengumpulkan duit mulai dari menghutang kesana-kemari, perpanjangan kontrak pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing, bahkan sampai rencana menyerahkan pulau-pulau kita kepada pihak asing.
Jangan-jangan ke depan, untuk menjadi kepala daerah, anggota DPR, PNS, jaksa, polisi, tentara, kepala desa, dan perangkat birokrasi pemerintahan lainnya bisa juga diserahkan kepada pihak asing. Mereka bisa saja berdalih, ketimbang diurus pribumi yang suka korupsi, maka semuanya serahkan saja kepada pihak asing.
Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk asing. (tk/rmol)
