“Pilpres, Pilkada, Pileg langsung berbiaya mahal, melalui sistem ambang batas, dilakukan dengan TSM (terstruktur, sistemeatis, dan masif) untuk tidak jurdil, dan dibiayai para pemodal/taipan, menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin boneka dan koruptor,” ungkap Deddy sebagaimana dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/9).
Mayjen TNI Purnawirawan itu mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kalau 92 persen kepala daerah dibiayai pencalonannya oleh cukong-cukong.
“Menurut Menko Polhukam Mahfud MD 92 persen calon pemimpin, dibiayai oleh pemodal. Akhirnya sama-sama kita ketahui berapa banyak para pemimpin daerah yang terlibat korupsi, dan sekitar 80 persen tanah dan perijinan sudah diambil oleh para pengusaha Asing dan Aseng,” bebernya.
Tidak hanya itu, gelagat para pemimpin pemerintahan untuk membalas budi para cukong jelas terlihat dari sejumlah regulasi yang diloloskan oleh DPR untuk segera disahkan. Inilah yang menjadi penegasan Deddy terkait arah keberpihakan pemerintah Jokowi saat ini.
“Akan halnya RUU Omnibuslaw, UU Minerba, UU Covid dan beberapa Perppu secara kasat mata hanya berpihak kepada pengusaha, ditenggarai sebagai bayaran jasa para pengusaha/Taipan, untuk memenangkan Pemilu termasuk Pilpres,” ucapnya.
“Sehingga jangan berharap para pejabat dan wakil rakyat akan berpihak kepada rakyat terutama bagi Bumiputera,” demikian Deddy S. Budiman menambahkan. []
