Eramuslim – Rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) yang akan melanjutkan pemantauan media sosial saat sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, seharusnya pemerintah lebih fokus pada menjaga marwah MK serta menjaga situasi agar kondusif.
“Sebetulnya negara konsentrasi saja untuk tidak mengintervensi MK, menjaga marwah MK dan tetap menjaga situasi agar kondusif. Tidak perlu membatasi-membatasi akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat,” ucap Hendri Satrio, Kamis (6/6).
Hensat, sapaan Hendri, juga menuntut pemerintah untuk mencari cari supaya kondisi di tengah masyarakat tetap tenang.
“Saya rasa itu paling penting karena membatasi informasi untuk masyarakat itu adalah sebuah kemunduran demokrasi. Nah solusinya harus dicari oleh pemerintah dari sekarang bagaimana caranya supaya kondisi tetap kondusif,” paparnya.
