Eramuslim.com – Kebijakan perpajakan yang tengah disusun Kementerian Keuangan di dalam draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disoroti DPR secara seksama.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mewanti-wanti Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, dia melihat di dalam draf revisi UU KUP itu terdapat rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk sembako.
“Hati-hati Menteri Keuangan harus memastikan kebijkaan perpajakan harus berkeadilan bagi rakyat,” ucap Kamrussamad dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).
Politisi Partai Gerindra ini menyinggung Sri Mulyani soal keberpihakannya, dengan menyebutkan kebijakan Kemenkeu bulan lalu yang mengenai pembebasan pajak barang mewah atas kendaraan mobil (PPNbM) di bawah harga Rp 200 juta.
