Eramuslim – Menyongsong 73 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat masih terbelenggu dengan “penjajahan” yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Penjajahan ekonomi neoliberalisme menyebabkan ketimpangan sosial dan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.
Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam memperingati HUT ke-73 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018, seperti dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/8).
Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 sebesar lebih kurang 5.02 persen dinilai belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan sosial dan keadilan sosial, dikarenakan pertumbuhan ekonomi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kelompok atau daerah yang kaya dengan daerah yang miskin.
Saat ini kelompok atau daerah di Indonesia sebenarnya sama-sama semakin meningkat, namun laju kecepatan kelompok yang kaya lebih cepat dari kelompok miskin. Artinya, akumulasi kekayaan di kaya lebih cepat dari yang miskin.
“Seolah-olah kelempok miskin hanya sebagai penonton saja di republik ini,” ujar Andy William.
Menurutnya, pulau Jawa lebih menyumbangkan proporsi tingginya angka pertumbuhan ekonomi dikarenakan secara umum infrastuktur lebih lengkap di sana dibandingkan luar pulau Jawa. Sehingga tingkat kemiskinan dan penganggurannya relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Konektivitas juga lebih unggul di Jawa dibanding luar Jawa.
