Eramuslim.com – Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Komite Umat untuk Tolikara (Komat), Fadhlan R. Garamathan mengatakan jika ada fakta adanya negara di dalam negara di Kabupaten Tolikara, Papua.
“Pemerintah Indonesia di bawah bupati Tolikara tidak berjalan dengan baik, sementara yang berperan utama dan berkuasa adalah ‘pemerintah gereja’,” tegas Fadhlan dalam acara silturahim Tokoh dan Ulama di Ruang Putri Ratna, Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (13/08) seperti dimuat Hidayatullah.
Sehingga, kata Fadhlan, dampak yang terjadi adalah intoleransi, di mana agama lain–Islam, Hindu, Budha, Katholik, dan Kristen yang bukan anggota GIDI–tidak boleh ada di Tolikara. Dan jika ingin ikut bergabung maka mereka harus menjadi pengikut Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) wilayah Tolikara yang bersekutu dengan Zionis-Yahudi.
“Itulah yang seharusnya kita luruskan,” tegas Fadhlan.
Menurut Fadhlan, Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo tidak bisa cuci tangan dalam tragedi Tolikara, sebab bupati merupakan Ketua Panitia Pelaksana Acara Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) dan Seminar Internasional Pemuda GIDI yang awalnya dijadwalkan pada 22-25 Juli 2015, tetapi dipaksakan 15-19 Agustus 2015.
“Di mana, saat itu umat Islam sedang berpuasa dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri,” pungkas Fadhlan.
Seharusnya rezim Jokowi, lewat aparatur negara seperti Polri dan TNI menegakan kedaulatan NKRI di Tolikara. Semua antek Zionis-Yahudi, sesuai Konstitusi UUD 1945, harus dibasmi dari bumi Pertiwi. Semoga masih ada anggota Polri dan TNI yang sungguh-sungguh ingin menegakkan kehormatan dan kedaulatan NKRI sekarang ini.(rz)
