Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melanjutkan, dari data-data utang yang ada saat ini, ekonomi RI sudah berada pada tataran awal dari krisis yang bisa menyebar ke berbagai sektor ekonomi lainnya.
“Termasuk terhadap kepercayaan pada ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, sistem demokrasi yang kini berkamuflase dalam corak pemerintahan otoriter, juga menjadi satu sebab ekonomi dalam negeri terpuruk.
Di tambah, anggota-anggota dewan yang hanya menuruti kemauan pemerintah.
“Cuma nurut saja (DPR), defisit dilebarkan semau gue dengan alasan pandemi. Hak budgetnya (DPR) dipotong, sehingga tidak punya wewenang menentukan APBN,” tuturnya.
“Itu akar masalah karena demokrasinya rontok maka politik ekonomi anggaran memakai kekuasaan politik minus rasionalitas akal sehat, jauh dari obyektivitas teknokratisme,” demikian Didik J Rachbini.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per April 2021, posisi utang pemerintah pusat sudah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp 6.527,29 triliun.
Teranyar, pemerintah menerima total 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp 24,6 triliun (kurs Rp 14.489 per dolar Amerika Serikat) pencairan dari Bank Dunia dalam sepekan terakhir.
Utang tersebut digelontorkan secara bertahap oleh Bank Dunia untuk mendukung tiga program pemerintah. [Gelora]
