Lebih lanjut, Din mengatakan tidak elok jika sebagian umat Islam melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Sebab, Kerajaan Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi seputar protokol dan teknis lebih lanjut soal haji 2021.
“Tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama),” kata Din Syamsuddin.
“Justru masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan/transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, benarkah karena alasan COVID-19? Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadah,” tutup Din. [Gelora]
