Eramuslim.com – Diplomat Senior Hazairin Pohan menanggapi protes keras Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj atas cuitan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi, Osamah Muhammad Al-Suaib.
Mantan Dubes Polandia itu menjelaskan beberapa pertimbangan terkait hubungan diplomatik negara. Pertama, penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri sebesar Indonesia ini bukan perkara gampang.
“Negeri kita besar bukan saja kepentingan internasionalnya besar, tetapi tanggungjawabnya juga bukan ringan,” tegas pria yang akrab disapa Pohan itu.
Oleh karena itu, tambahnya, Undang-undang (UU) No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberi tanggungjawab diplomasi itu di tangan Presiden.
“Dan sehari-hari untuk manajemen diplomasi ditugaskan Menlu membantu,” ujarnya.
Diplomasi itu memang ‘discreet’, tetapi pertimbangan untuk pembuatan kebijakan itu menimbang secara holistik dan masak agar tidak merugikan bahkan agar menguntungkan kepentingan nasional.
“Tetapi, diplomasi dan hubungan antar negara itu berdasarkan kaidah hukum internasional, kebiasaan dan praktik antar-negara,” tegas Pohan.
Kedua, mari kita ukur seberapa besar risiko jika Presiden Jokowi salah mengambil keputusan.
“Hubungan antar-negara itu (sesuai bobot dan kepentingan masing-masing) berbeda satu dengan lainnya. Ada faktor leverage bermain: siapa memiliki kepentingan apa terhadap siapa,” beber Pohan.
