Sekiranya ancaman keamanan meningkat maka Kedubes KSA akan menghentikan pelayanannya untuk Indonesia. Maka calon tenaga kerja, calon mahasiswa dan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh tidak memperoleh visa. Bakal tidak bisa berangkat. Ini menjadi ‘tekanan’ dan kemarahan rakyat kepada Pemerintah. Ini akan menjadi amunisi tambahan “bahwa Pemerintah memang tidak berpihak pada Islam”.
Ini harus diukur benar. Hubungan diplomatik itu sensitif, karena itu harus ditangani hati-hati. Tidak boleh dengan pertimbangan ‘amok’ atau ‘pitam’. Apalagi bukan menyangkut institusi dan pejabat negara. Hanya oknum organisasi (yang diklaim dihina). Diplomasi itu tidak boleh karena sikap emosional apalagi gara-gara ketersinggungan pribadi.
Terus apa solusi yang terbaik?
Dari awal saya khawatir jika kita ribut tetapi ternyata penyebabnya adalah salah penerjemahan yang menyebabkan kesalahfahaman. Tidak ada keanehan jika PBNU meminta klarifikasi (tabayyun) dengan Dubes Osamah. Apalagi hubungan NU beserta ulama-ulamanya dengan Kerajaan Saudi itu sudah berlangsung ratusan tahun, jauh sebelum negeri ini merdeka. Beri kesempatan Dubes Osamah untuk menjelaskan apa maksudnya dalam pesan Twitter itu. Kesempatan bermaaf-maafan lebih baik dan Islami.
Sekiranya PBNU mendesak Presiden Jokowi untuk mengusir Dubes Osamah belum tentu diterima. Terlalu besar ongkosnya bagi Indonesia. Belum tentu pula Pemerintah R.I. berpandangan sama dengan PBNU bahwa Dubes KSA melakukan ‘campur-tangan pada urusan dalam negeri Indonesia’. Pengalaman saya dalam 33 tahun sebagai diplomat kasus seperti ini belum pernah terjadi.
PBNU itu hanya ormas dan bukan Parpol yang duduk di parlemen. PBNU atau lebih spesifik Ansor dan Banser bukanlah institusi negara. Pimpinannya juga bukan pejabat negara. Paling banter, jika benar dianggap menghina NU, yang bisa dilakukan PBNU atas nama Ansor/Banser adalah ‘memboikot komunikasi’ atau ‘menghentikan kerjasama antara PBNU dengan KSA’. Yang lain tidak usah diajak ikut.
Ini karakter hubungan ini berkarakter ‘second track’ pada unsur masyarakat di host-country, dan bukan ‘first track’, hubungan resmi antar-pemerintah atau antar-negara. Jadi tidak bisa dikualifikasi sebagai ‘campur-tangan’.
Pesan Twitter itu dari pribadi Dubes. Dia tidak mengklaim sebagai Twitter resmi Ambassador atau Embassy untuk memenuhi unsur ‘pendapat resmi’ pemerintah KSA. Pesan Twitter selalu ditulis singkat karena jumlah huruf yang terbatas. Bahasa yang digunakan juga tidak memiliki standar formal. Jadi, sulit mengualifikasi seberapa jauh telah memenuhi elemen ‘mencampuri urusan dalam negeri’ tadi.
