Eramuslim – Sejak awal diberlakukan oleh Kemkominfo, program Registrasi kartu SIM prabayar menuai pro dan kontra. Pemerintah Jokowi berdalih program ini untuk memberantas penipuan, SMS dan telepon spam, hingga aksi terorisme.
Menanggapi alasan tersebut, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menyebut registrasi kartu SIM prabayar tidak solutif dan hanya menjadi “mitos” melawan kejahatan.
“Janji-janji mengurangi prank call dan angka kriminal ternyata tidak terbukti di banyak negara. Karena sebenarnya hal berbeda antara meminimalisir kejahatan dengan isu registrasi,” ujar Wahyudi usai RDP bersama Komisi I DPR RI, Selasa (10/4).
Ia menjelaskan, di beberapa negara bahkan terjadi lonjakan tingkat prevalensi kejahatan gara-gara program registrasi kartu SIM prabayar. Mulai dari pencurian telepon, hingga menfasilitasi munculnya pasar gelap, yaitu untuk data-data yang dicuri.
Sebagai contoh, Kanada membatalkan program registrasi kartu SIM prabayar setelah beberapa kali konsultasi dan tidak dapat dibuktikan bisa mengurangi kejahatan.
Meksiko juga mencabut Undang-undang (UU) yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM prabayar setelah tiga tahun pelaksanaan. Pasalnya, dilihat tidak ada perbaikan dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan.
“Saya sendiri sampai sekarang masih dapat spam, padahal sudah lakukan registrasi,” terang Wahyudi.
