“Beda memang dengan buzzer yang gajian rutin dari menebar hoax, mas..” sindirnya.
Sebelumnya, Febri mengatakan bahwa Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi yang dipasang di depan Gedung KPK merupakan simbol ketidakberesan dalam proses TWK hingga sebanyak 56 pegawai diberhentikan.
Febridiansyah mempertanyakan sikap diam Presiden Joko Widodo atas kasus tersebut.
“Apa iya dengan implementasi TWK yang bermasalah terjadi di KPK, presiden akan diam saja?” ujar Febri Diansyah di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2021).
Dia berharap Presiden Jokowi tetap mendengar dan memerhatikan suara pegawai korban TWK. Sebab para pegawai tersebut, telah disingkirkan dari KPK dalam proses TWK yang penuh masalah.
Apalagi dalam Komnas HAM dalam temuan dan rekomendasinya mengungkap setidaknya ada 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara dengan mekanisme TWK. (Fin).
