Anggota Komisi I DPRRI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo meminta pembelian 32 panser pasukan TNI yang akan digunakan di Libanon, menggunakan tender secara terbuka.
"Penunjukan langsung itu membuat proses tidak transparan, karena itu kami meminta tender itu dilakukan secara terbuka dan terbatas," ujarnya pada pers, di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin (11/9).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Departemen Pertahanan telah memutuskan tidak akan membuka tender pembelian panser, dengan alasan kendaraan tempur bagi pasukan TNI yang akan dikirim ke Libanon ini, akan dibeli langsung di tempat pembuatannya di Perancis.
Ia menilai, harga panser yang dialokasikan senilai 700 ribu Euro untuk setiap unitnya terlampau mahal, jika dibandingkan dengan pembelian panser dari luar negeri yang hanya sekitar 400 sampai 500 ribu dollar.
Djoko mempertanyakan, apakah PBB benar-benar mewajibkan penggunaan panser dari Perancis, jika hal tersebut benar, lobi Prancis yang sangat hebat ini patut dicurigai, dan apabila PBB tetap mewajibkannya sebaiknya PBB juga yang menaggung biaya penyewaan panser tersebut.
"Kita ini negara yang keuangannya minim, kenapa harus manut juga dengan Perancis, kalau aturannya memakai panser, PBB saja yang menyewa, kita tinggal memakai," tandasnya.
Ia meminta, agar pemerintah melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran, dan Ia juga menganggap panser yang stok-nya sudah disediakan itu merupakan barang bekas.(novel)
