Eramuslim.com – Pemerintah harus lebih fokus menanggulangi gerakan separatisme dan terorisme ketimbang bertindak represif terhadap tokoh-tokoh oposisi.
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengatakan, pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf alias Mualem yang ingin Aceh membuat referendum diduga karena melihat pemerintahan Joko Widodo dianggap terlampau lemah terhadap gerakan separatisme.
“Yang diucapkan Mualem tamparan langsung kepada pemerintah Indonesia. Karena, dia mengucapkannya di hadapan Plt Gubernur, Pangdam, Kapolda dan pimpinan lembaga lain di Aceh,” kata Dradjad saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/5).
“Selain itu, dia mengatakan supaya didengar Jakarta. Artinya, Mualem juga menantang Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Mualem tidak akan berani begitu jika dia melihat pemerintah kuat,” tambahnya.
Dradjad mengingatkan, sebagaimana pakemnya, ideologi dan gerakan separatisme cenderung makin berkembang ketika pemerintah dianggap lemah.
“Jadi saran saya, dari pada membuang energi untuk tindakan represif terhadap ulama dan tokoh “oposisi”, mending energinya untuk perang total terhadap ancaman nasional seperti separatisme, terorisme dan sebagainya,” pungkas Wakil Ketua Dewan Kerhormatan PAN ini. [rmol]
