“Kalau di Indonesia gerojogan belanja infrastruktur nggak ngefek ke pertumbuhan, tampaknya ini karena kondisi dunia usaha. Sudah tiga tahun-an ini para pelaku usaha ngos-ngosan. Banyak yang cerita ke saya, betapa sulitnya bisnis mereka tiga tahun terakhir ini. Mulai dari pengusaha properti hingga pedagang baju, hingga konsultan dan sebagainya,” ungkap Dradjad.
Di antara keluhan pelaku usaha itu, sambung Dradjad, adalah seperti penjualan susah, marjin tipis dan hidup dikejar-kejar pajak. Padahal, nilai tambah yang para pelaku usahan kreasikan dan distribusikan menjadi lokomotif bagi konsumsi rumah tangga dalam perekonomian.
“Entah mengapa kondisi lapangan yang riil seperti ini terkesan lolos dari data BPS. Tapi, fakta bahwa lonjakan belanja infrastruktur nggak ngefek ke pertumbuhan adalah bukti awal yang sahih tentang lemahnya ekonomi dan bisnis,” sambung Dradjad.
Dradjad menambahkan, jika saja belanja infrastruktur tidak melonjak besar-besaran, dengan kenaikan hanya setara dengan jaman Presiden SBY, maka rasa-rasanya pertumbuhan ekonomi hanya berkisar sedikit di atas 4 persen. Soalnya, sudah tidak tahun belanja infrastruktur digenjot, namun pertumbuhan tetap mentok sekitar 5 persen.
“Berarti, ada mesin pertumbuhan ada yang macet. Ini harus segera diatasi,” demikian Dradjad. (rmol)
