Eramuslim – Pembangunan infrastruktur di periode kedua 2019–2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan belajar dari segala proses yang sudah terjadi pada periode 2014-2019 dengan membentuk otoritas lembaga yang mengelola infrastruktur.
Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi menuturkan pembangunan infrastruktur periode kedua perlu menjadikan periode pertama sebagai pelajaran agar menghasilkan pembangunan infrastruktur dengan manfaat maksimal.
Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dilakukan dengan titik berat pada peningkatan kelayakan proyek infrastruktur melalui rekayasa nilai tambah.
Dia menilai pemerintah perlu memperkuat kinerja BUMN yang bekerja sama dengan pihak asing dalam melakukan alih pengetahuan dan teknologi serta dibarengi dengan pemberdayaan kontraktor menengah dan kecil spesialis dalam pembangunan infrastruktur.
“Untuk memastikan koordinasi, kerja sama dan percepatan pembangunan, maka tugas dan wewenang pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembentukan kementerian infrastruktur ataupun badan otoritas di bawah Presiden,” ujarnya Selasa, 15 Oktober 2019.
Menurutnya, infrastruktur yang telah selesai mesti diperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sehingga produk infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman dan berkelanjutan.
Pada masa mendatang, ujarnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur bernilai tambah mutlak dibutuhkan menghasilkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, efisien, aman dan alih teknologi untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari pembangunan.
Dia menjelaskan peningkatan produktifitas dan produk domestik bruto (PDB) negara maka pembangunan infrastruktur harus mengutamakan di sentra-sentra produksi dan industri di Indonesia.
