Eramuslim.com – Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menilai sengketa Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di daerah pemilihan Jawa Timur XI yang dikeluarkan Bawaslu telah melanggar aturan perundang-undangan.
KPU terancam pidana 1 hingga 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta jika tetap mengeksekusi putusan Bawaslu tersebut dengan mengeluarkan putusan baru.
Nasrulah mengatakan, putusan Bawaslu Nomor : 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki DA1. Namun dalam amar putusan itu, Bawaslu tidak pernah menyebutkan agar membatalkan keputusan KPU No 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil Pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi maupun Kbupaten Kota.
“Khusus mengenai Jatim XI terkait Partai Nasdem. Tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Sehingga KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan, karena tidak ada perintah itu,” katanya dalam keterangannya, Kamis (11/7).
Nasrulah menuturkan, untuk perkara Jatim XI, Partai Nasdem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Maka semua pihak termasuk Nasdem sudah menilai dan sepakat dengan kebenaran dalam SK KPU No 987.
Jika hasil sudah ditetapkan, satu-satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk koreksi atau pembatalan penetapan KPU hanya MK. Jadi, kalau KPU tetap menjalankan putusan Bawaslu itu terbatas ruangnya atau proses pencocokan saja. Tetapi, KPU tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan.
