Eramuslim.com – Kebijakan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah bukti pemerintah tidak konsisten pada keputusan yang telah dibuatnya sendiri.
Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kelanjutan reklamasi memunculkan pandangan bahwa pemerintah tidak memahami kepentingan dari rakyatnya.
“Jangan sampai yang diuntungkan pembangunan malah itu-itu saja, kemudian merusak yang lain, mengganggu nelayan, mengganggu masyarakat dan lingkungan hidup,” ujar Fadli kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10).
Ia menyesali keputusan pemerintah yang tidak menunggu pelantikan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Alasan percepatan pembangunan memang bisa dimaklumi, tapi lebih dahulu harus jelas apa untung dan ruginya bagi publik.
“Persoalannya, pembangunan (reklamasi) untuk siapa dan siapa yang diuntungkan?” gugat Fadli.
Pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta ditandatangani Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis malam (5/10).
Surat dengan Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 itu menganulir surat keputusan tentang moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang ditandatangani pendahulu Luhut, Rizal Ramli, saat masih menjabat Menko Kemaritiman pada 2016.(kl/rmol)
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/wakaf-al-quran-mushaf-tadabur-untuk-nusantara.htm
