Eramuslim.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, kesepakatan pemerintah Indonesia lewat Inalum mendapatkan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% bukan sebuah prestasi.
“Tak ada prestasi, karena saham tersebut harus beli. Itu mekanisme pasar biasa,” kata Fahri dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Minggu (14/7/2018).
Menurut Fahri, keuntungan PTFI di bawah rezim KK (Kontrak Karya)-nya UU Pokok Pertambangan yang kini dikoreksi oleh UU Minerba, sudah lebih dari cukup bahwa pelepasan saham PTFI ke pemerintah tidak harus jual beli dan serahkan begitu saja, tapi cukuplah dikelola sendiri.
“Negara berdaulat tidak selayaknya meletakkan diri serendah itu, atau membungkuk serendah perseroan. Ini sangatlah memalukan,” cetusnya seraya mengingatkan dengan kasus divestasi Newmont, dimana utang membuat daerah tak dapat apa-apa dan akhirnya harus dijual lagi.
Bahkan sekarang, tambah politisi dari PKS itu lagi, akan dibeli lagi oleh perusahaan asing pasca IPO. Jadi, kata Fahri, dimana letak kedaulatan divestasi.
“Kita baru tahu kalau telah kita ditipu. Begitu pula hal dengan Freeport, bahwa kesepakatan dengan PTFI membuat FI untung 2 hal secara langsung. Pertama, bisa eksport konsentrat, kedua mendapat jaminan perpanjangan operasi dan tak perlu bayar kerugian negara,” katanya.
“Semua ini keuntungan seketika kaum kapitalis itu. Padahal menurut UU Minerba, ekspor konsentrat bisa dilakukan jika PTFI, kontrak karyanya diubah jadi IUP dan harus membangun smelter di Indonesia (khususnya Papua). Sekarang bagaimana?” tambahnya.
