Fahri mengatakan, apabila Pilkada serentak ditunda kembali, bukan digelar 9 Desember 2020, situasinya akan runyam.
Karena apabila men-delay kembali, maka kita akan menyongsong krisis legitimasi masif di pemerintahan kita di daerah. Itu berbahaya sekali bagi keberlanjutan kepemimpinan daerah,” dalih Fahri.
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fajroel Rachman mengatakan Jokowi bersikap Pilkada sesuai jadwal dengan pertimbangan pesta demokrasi ini tetap bisa dijalankan hanya saja mengingat situasi masa pandemi wajib untuk menegakkan protokol kesehatan.
“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” jelas Jubir Presiden Jokowi dalam keterangan rilisnya, Senin 21 September 2020.
Jokowi melalui jubirnya mengatakan pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.
Apalagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan pesta demokrasi dengan protokol kesehatana.
“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah,” tulisnya.
Makanya Jokowi mengajak kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum. [glr]
