Selain kepada Jokowi, petisi itu juga ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Dalam petisi itu, disebutkan telah keluar IUP tambang SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 dengan luas konsesi sebesar 42 ribu hektare. SSI menyebut luas konsesi tersebut mencapai setengah dari luar Pulau Sangihe.
Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar polisi melakukan penyelidikan untuk meredam spekulasi publik. Komnas HAM menilai penting bagi aparat penegak hukum agar segera menyelidiki kejadian ini.
“Komnas HAM mendorong ada proses penyelidikan polisi supaya semuanya jelas sehingga tidak timbul spekulasi publik,” kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi, Sabtu (12/6).
Komnas HAM mengatakan siap turun tangan dalam kasus kematian Wabup Sangihe. Namun pihaknya sejauh ini belum menerima aduan.
“Tentu. Kalau ada aduan, kami akan melakukan menindaklanjuti pengaduan yang ada. (Untuk aduan) saya belum cek,” ucap Beka. [Detik]
