Eramuslim – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan pembiayaan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) ditanggung negara. Menurutnya, mekanisme penggunaan dana kampanye juga harus jelas agar tidak ada penyimpangan di lapangan.
“Yang saya katakan adalah, apabila pembiayaan politik itu kepada kandidat presiden tidak diambil-alih oleh negara, maka akan datang orang-orang yang menawarkan bantuan kepada kandidat,” kata Fahri di Jakarta, Jumat (29/6).
Dengan kondisi demikian, terang Fahri, maka kandidat yang akan mendapatkan tawaran fasilitas paling banyak adalah mereka yang sedang berkuasa. Pasalnya, yang sedang berkuasa punya tanda tangan, punya kewenangan yang semua itu bisa menyebabkan terjadinya korupsi politik.
Diakuinya, metode penggalangan dana politik (Fund Rising Pilpres) yang dipaparkannya pada media itu, saat ini memang cukup rumit dan tidak mudah dipahami. Sehingga dirinya khawatir sejumlah media salah dalam mengutip pernyataannya.
“Jadi kemarin, saya sedang mengomentari dilema fund rising Pilpres kepada teman-teman wartawan, Maka saya uraikan secara panjang lebar. Sebab saya termasuk menulis tema ini sebagai cara menghentikan kasus korupsi terutama korupsi politik,” jelasnya.
Fahri melanjutkan, “Sebab, korupsi politik itu akarnya ada pada pembiayaan politik, dan korupsi politik itu tidak bisa ditemukan oleh audit karena modusnya adalah persekongkolan.”
Ditambahkannya, memang tidak semua fund risingPilpres ilegal. Karena itu semakin sulit dilacak dan ditemukan. Ini salah satu penyakit sistem demokrasi.
