“Sesungguhnya rapat tersebut tidak perlu dihadiri oleh seorang Dirut, tetapi cukup saja dihadiri oleh Manager/Senior Manager karena rapat tersebut tidak begitu penting dibandingkan dengan Dirut menghadapi Perusahaan diambang kebangkrutan,” demikian antara lain isi dalam surat terbuka tersebut.
Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit atas penggunaan tiket tersebut, karena diduga selain biaya transportasi, ada biaya akomodasi (hotel) selama berlibur yang dibiayai oleh uang Perusahaan.
“Apakah ini cermin dari seorang Dirut Garuda yang juga sebagai Tim Sukses Presiden Joko dan juga sebagai teman dekat dari Pramono Anung / Menseskab (Geng ITB) sehingga berani menari-nari di atas Perusahaan yang sudah diambang kebangkrutan. Kami Rakyat Indonesia, meminta perhatian Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri BUMN, untuk tidak membiarkan para bekas Tim Sukses seenaknya mengelola Garuda Indonesia yang sudah diambang kebangkrutan,” pungkas surat itu. [RMOL]
