free hit counters
 

Gegara Ada Qunut di Tes ASN Pegawai, KPK Banjir Kecaman

Redaksi – Jumat, 7 Mei 2021 10:00 WIB

“Saya tidak tahu betul bentuk pertanyaannya tentang qunut itu seperti apa. Apakah pertanyaannya berupa ‘apakah anda qunut atau tidak?’ Lalu kalau yang ditanya menjawab dia qunut atau tidak qunut pertanyaan saya jawaban mana yang dianggap benar oleh KPK, apakah yang membaca qunut atau tidak? Begitu KPK membenarkan salah satunya dan menyalahkan yang lain maka KPK menurut saya sudah tidak mencerminkan dirinya sebagai lembaga negara dan telah melanggar Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’,” kata Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

Anwar menekankan bahwa membaca doa qunut saat salat adalah pilihan. Dia menekankan bahwa ada pandangan yang mengharuskan doa qunut di salat dan ada yang tidak.

“Di dalam Islam ketika salat subuh ada pandangan yang mengharuskan seseorang membaca qunut tapi juga ada pihak lain yang menyatakan tidak harus. Lalu bagaimana kita melihat masalah ini?” katanya.

“Oleh MUI masalah qunut ini dilihat sebagai masalah furu’iyah (cabang) bukan masuk ke dalam masalah yang bersifat ushuliyyah (pokok). Dalam hal yang terkait dengan masalah-masalah furu’iyah ini kemungkinan berbedanya sangat tinggi,” tuturnya.



Anwar Abbas mengatakan hal yang bersifat furu’iyah itu harus mengedepankan toleransi. KPK, kata Anwar, harus menghormati hal itu.

“Oleh karena itu, MUI menyarankan dalam hal yang terkait dengan adanya perbedaan dalam masalah furu’iyah kita harus bertoleransi. Untuk itu, lembaga negara dalam hal ini KPK harus menghormatinya,” tutur dia.

Anwar meminta KPK agar tak membuat soal yang berpotendi membelah umat. Dia mewanti-wanti KPK agar tak melanggar konstitusi.

“Oleh karena itu, KPK dalam tesnya jangan membuat soal-soal yang masalahnya masuk ke dalam ranah yang memang dimungkinkan berbeda (majalul ikhtilaf). Karena membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain dalam hal tersebut berarti KPK telah tidak lagi menghormati konstitusi dan pandangannya jelas tidak sesuai dengan sikap dan pandangan MUI, tapi bisa sejalan dengan pandangan kelompok tertentu dan bertentangan dengan kelompok tertentu lainnya,” kata dia.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Berita Nasional Terbaru