Selain itu, Azra menganggap BRIN akan sulit bersaing. Jokowi disebut tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkonsolidasikan BRIN.
“Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacynya yang baik–tidak berantakan seperti sekarang,” tuturnya.
Menurutnya, kekacauan yang diakibatkan BRIN bisa menjadi malapetaka bagi dunia riset Indonesia selama bertahun-tahun.
“Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan,” kata Azra.
BRIN Perlu Dukungan Politik
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberi penjelasan mengapa ketua dewan pengarah tak berasal dari periset atau akademisi.
“Terkait riset yang penting itu terkait dengan pelaksanaan riset itu yang penting itu manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan saya kan periset tulen ya,” kata Handoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Handoko mengungkapkan, BRIN juga memerlukan dukungan teknokratis dan politis. Karena itu, dewan pengarah tak harus berasal dari periset. Lagi pula, lanjutnya, dewan pengarah juga tak memiliki tugas melakukan riset.
“Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis, itulah sebabnya ada dewan pengarah. Kalau di undang-undang itu kan secara jelas dinyatakan seperti itu. Jadi, karena dewan pengarah kan tidak melakukan riset, tidak masuk ranah eksekusi,” ungkapnya.
“Risetnya itu sendiri itu menjadi tanggung jawab saya untuk melakukan itu semua. Tapi saya perlu dukungan dari sisi teknokratis dan politis,” lanjut Handoko.
