Oleh karena itu, pengetahuan sejarah harus disampaikan apa adanya. “Kalau saya, berpendapat seperti itu, mungkin guru atau tenaga kependidikan lainnya punya pendapat dan alasan yang lain soal rencana penghapusan materi khilafah dan jihad tersebut,” ujar Indah.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) berencana menghapus konten khilafah dan jihad dalam mata pelajaran fikih. Hal ini menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Bahkan wakil rakyat pun bereaksi dengan rencana ini, tak terkecuali Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) yang dengan tegas menolak apa yang menjadi keinginan Kemenag tersebut.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama Ahmad Umar mengatakan, materi khilafah di madrasah tidak dicabut, tapi pembahasannya dimasukkan dalam mata pelajaran (mapel) sejarah kebudayaan Islam (SKI). Sebelumnya, pembahasan tentang khilafah masuk dalam mata pelajaran fikih. (rol)
