“Politik itu dilihat dari keputusan akhir bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga Premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi Presiden,” kilah Hasto.
Diketahui, PT Pertamina (Persero) kemarin (Rabu 10 Oktober) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax menjadi Rp 10.400. Namun, harga bahan bakar subsidi seperti Premium belum jadi naik.
Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan.
Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut.
Tak hanya di medan terbuka, upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout ketika permintaannya tak diakomodir mayoritas anggota DPR saat itu. (tsc)
