Eramuslim – Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengaku khawatir soal kabinet Calon Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
Dikutip dari Kompas.com, Haris Azhar menilai, Jokowi akan memiliki lebih banyak ‘utang’ pada pemerintahannya periode 2019-2024.
Dijelaskannya, ‘utang’ yang dimaksud yakni utang politik.
Terkait itu, Haris Azhar menjelaskan bahwa adanya utang politik akan memiliki dampak pada situasi Hak Asasi Manusi (HAM).
Hal itu dikemukakannya dalam acara bertajuk ‘Proyeksi HAM Indonesia: Di Tangan Rekonsiliasi?’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).
“Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini,” kata Haris Azhar.
“Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah,” sambungnya.
Untuk itu, ia meminta kepada aktivis dan lembaga swadaya masyarakat supaya terus mengemukakan isu penegakkan HAM pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan.
Dengan tegas Haris Azhar menyatakan dalam visi misi pemerintahan harus seimbang antara pembangunan infrastruktur dan penegakkan HAM.
“Makanya peran sipil mampu mengingatkan pemerintah soal penegakan HAM,” jelas Haris Azhar.
“Peran masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menegakkan HAM lima tahun ke depan ya.”
“Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang memiliki fokus kebijakan pembangunan infrastruktur,” sambungnya.
Haris Azhar juga menegaskan, bahwa ke depannya akan terus memantau terkait isu HAM pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
