“Jadi kalau misalnya kelompok oposisi di luar pemerintah itu bikin laporan pasti gak langsung atau gak cepat bekerjanya,” jelasnya.
“Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah,” sambungnya.
Tak sampai di situ, Haris Azhar menyoroti berbagai kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
“Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi,” jelasnya. [terkini]
