
eramuslim.com – Politikus PKS, Mulyanto, mempertanyakan transparansi dalam penanganan kasus pagar laut yang ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam proses hukum kasus tersebut, terutama mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas proyek tersebut.
“Pagar laut yang terbentang 30 km melewati lebih dari 12 desa, yang bertanggung jawab hanya kepala Desa Kohod?” ujar Mulyanto di X @pakmul63 (3/3/2025).
Ia menegaskan bahwa kepala desa hanya bertindak sebagai pelaku lapangan, sementara ada pihak lain yang memiliki kendali lebih besar dalam proyek ini.
“Kades Kohod hanya pelaku lapangan. Siapa bohirnya? Dimana akal sehat?” tukasnya.
Selain itu, ia juga mengkritik pemerintah yang dinilainya hanya berfokus pada ganti rugi sebesar Rp48 miliar, tanpa upaya serius mengusut aktor utama di balik proyek ini.
“Kok yang dikejar hanya ganti rugi Rp48 M. Kita tidak butuh itu. Yang kita butuh adalah keadilan,” tandasnya.
Mulyanto pun mendesak agar ada transparansi dalam pengusutan kasus ini, termasuk mengungkap siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab.
“Yang bersalah harus dihukum,” kuncinya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan KKP di Kompleks Parlemen, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara pemerintah menangani kasus ini.
Menurutnya, identitas pemilik pagar laut yang diungkap KKP, yakni Kepala Desa Kohod bin Asip dan bawahannya yang berinisial T, tidak masuk akal dan justru melecehkan logika publik.
“Penyelesaiannya benar-benar tidak masuk akal. Menteri KP tadi menyebut ada 196 kasus serupa yang pelakunya perusahaan, tapi untuk kasus ini justru hanya ada dua individu berinisial. Ini seperti menghina akal sehat kita semua,” ujarnya.
(Sumber selengkapnya: Fajar)
Sebaiknya PKS duduk saja yang manis di DPR menikmati indah nya dunia… Ingin berjuang untuk apalagi…
Mimpi bisa menjerat apa lagi menangkap otak perampas laut ….. 2045 indonesia emas…..NKRI apa yakin masih ada ?????