Eramuslim.com -Harus ada pembicaraan yang serius antara pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta pemerintah pusat mengenai persoalan bendera Aceh.
Tak hanya itu, pengamat hukum Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam juga menyarankan agar Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri status quo ini.
“Harus ada keputusan akhir. Pemerintah pusat juga harus ambil inisiatif. Tidak ada yang diuntungkan dengan status quo itu. Harus ada kepastian,” kata Saifuddin dilansir Kantor Berita RMOLAceh, Minggu (16/8).
Sebelumnya, sempat ada upaya warga Aceh menaikkan Bulan Bintang di halaman depan Meuligoe Wali Nanggroe. Namun upaya mereka kandas karena dihalangi aparat keamanan.
Dalam versi lain disebutkan, massa hanya ingin menyerahkan Bulan Bintang kepada Wali Nanggroe dan Muzakkir Manaf, selaku Ketua Partai Aceh, dan meminta dua tokoh itu menaikkan bendera itu.
Disinggung mengenai peristiwa tersebut, mantan Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah itu mengakui dirinya belum tahu detail insiden tersebut.
“Jika hanya ingin menyerahkannya kepada Malik Mahmud dan Muzakkir Manaf, ya saya kira bukan persoalan besar. Namun jika ingin menaikkan bendera di depan Meuligo, saya kira TNI/Polri tentu tak mengizinkan karena adanya perintah dari pemerintah pusat,” kata Saifuddin.
