“Ini jelas merugikan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI. Ini sudah indikasi pidana dan harus diproses,” kata Taufik, Rabu (29/6/2022).
Karena itu, Taufik mendesak Bapenda DKI melakukan audit secara cermat kesesuaian antara aktivitas dan nomor objek pajak Holywings.
Selain itu, izin usaha dan praktik kegiatan di lapangan harus sesuai dengan perizinannya.
Taufik juga akan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI dan BPRD DKI Jakarta memeriksa sejak kapan Holywings di Jakarta membuka gerainya.
“Ini harus tahu. Karena terkait terutang pajak Holywings. Kalau objek pajak restoran, tapi hiburan itu ada hitungan pajaknya. Kami bicara sesuai Perda,” kata Taufik. (FAJAR)
