HRS Center: Pemerintah Lebih Memilih Menyelamatkan Ekonomi daripada Jiwa Rakyat

Eramuslim ā€“ Presiden Joko Widodo dinilai semakin terlihat lebih mementingkan kepentingan ekonomi dibanding keselamatan rakyat setelah adanya rencana new normal.

Direktur Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Abdul Chair Ramdhan menilai kebijakan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau New Normal yang disampaikan pemerintah bisa menimbulkan permasalahan serius.

Penerapan new normal ini diawali dengan terbitnya Keputusan Kemenkes dan SE Kemenkes yang diperuntukkan bagi perkantoran dan industri, sektor jasa dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha yang tidak dibarengi dengan pencabutan secara resmi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di sisi lain, sambung Abdul, terdapat dualisme otoritas. Di mana, jika mengacu kepada maklumat status kedaruratan kesehatan masyarakat, maka kewenangannya berada pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Namun jika mengacu status bencana nasional, kewenangannya ada pada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selaku Kepala BNPB.

“Oleh karenanya dipertanyakan. Relevansi new normal terkait dengan pembukaan mal tidak logis dan tidak realistis. Di sisi lain, pelarangan ibadah di masjid tetap diberlakukan dengan alasan terjadinya kerumunan orang. Bukankah mal adalah juga tempat berkerumunnya orang? Hal ini tentu sebagai bentuk ketidakadilan, sebab diberlakukan secara parsial,” ujarnya, Rabu (27/5/2020).

Apalagi, kata Abdul, kebijakan new normal untuk pembukaan kembali pusat perbelanjaan mengabaikan tingkat penularan virus corona yang masih terbilang tinggi.