Sekitar 2.000 kader, fungsionaris dan anggota DPR dari Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) memenuhi lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat untuk memperingati HUT ke-33 PDI P yang digelar hari ini, Rabu (11/1).
Ketua Umum PDI P Megawati Soekarno Puteri dengan mengenakan baju setelah berwarna hitam bercorak bunga merah, tiba di tempat upacara pada pukul 09.55 WIB didampingi oleh fungsionaris PDI P, Pramono Anung.
Peringatan HUT ke-33 PDI P bertema ‘Dengan Pancasila Membela Rakyat’ diisi dengan acara upacara bendera, pidato politik ketua umum dan aksi donor darah di gedung Pola yang terletak di sebelah Tugu Proklamasi serta acara pelantikan kader PDI P di jajaran Dewan Perwakilan Cabang, Dewan Perwakilan Anak Cabang dan Dewan Perwakilan Ranting se-DKI Jakarta periode 2005-2010.
Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI P, Megawati menyatakan tekadnya untuk menjadikan PDI P sebagai partai oposisi dan penyeimbang berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro pada rakyat.
"PDI P tidak asal melakukan oposisi yang apriori, tapi ingin melaksanakan oposisi yang loyal sesuai dengan Pancasila dan UUD 45," katanya.
Menurut Megawati, setiap parpol pasti mempunyai persoalan internal. Tapi setiap permasalahan ada cara penyelesaiannya masing-masing.
Megawati menilai, saat ini muncul kesan dari parpol pendukung pemerintah yang menganggap komunitas sipil tidak mampu mengurus negara. PDI P, kata Megawati, bukan mesin politik untuk memperjuangkan ambisi orang per orang tetapi untuk memperjuangkan cita-cita bangsa dan berbuat banyak untuk kepentingan rakyat. Konsolidasi bukan satu-satunya cara untuk memperoleh dukungan dari para kader dan simpatisan.
"Kita bukan hanya sekedar gerombolan dengan atribut yang sama. Tapi merupakan kelompok yang mempunyai visi," tegas Mega yang disambut dengan tepuk tangan dari para kader dan simpatisannya.
Pada kesempatan itu, Megawati mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah SBY-JK seperti lambannya penanganan rehabilitasi Aceh paska tsunami, kenaikan harga BBM serta kebijakan impor beras pemerintah awal tahun 2006 ini.
Megawati juga meminta anggota DPR dari fraksi DPI P untuk mengkritisi RUU Pemerintahan provinsi NAD, jangan sampai ada klausulnya yang merugikan Indonesia. (novel/ln)
