Eramuslim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan Ibukota pindah dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Keputusan itu dianggap sangat sulit untuk tidak diindikasikan penuh dengan nuansa kepentingan politik, utamanya di Pilpres 2024 mendatang.
Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin dikutip PojokSatu.id dari JPNN.com, Selasa (27/8/2019). Alasannya, Jokowi naik menjadi presiden setelah sebelumnya menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Artinya, teran Ujang, posisi sebagai kepala daerah di ibukota sangat strategis mengangkat elektabilitas seseorang untuk terpilih di pilpres.
Sementara diketahui, gubernur DKI saat ini bukan berasal dari kubu yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. “Bisa saja indikasi itu ada, karena kita tahu Jokowi itu produk gubernur ibu kota negara yang jadi presiden,” ujar Ujang.
Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga menyebut kebijakan pemindahan ibukota sarat dengan aroma bisnis. Indikasi tersebut, katanya, mengacu pada besarnya aset yang bakal ditukar guling ketika nantinya ibukota dipindah.
Belum lagi terkait pembangunan di lahan baru nantinya yang menghabiskan biaya tidak sedikit. “Aroma politisnya berindikasi ke Pilpres 2024 dan aroma bisnis penguasaan tanah di ibukota baru oleh pengusaha-pengusaha kakap,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga tidak yakin ibukota pindah bakal membawa kesejahteraan untuk rakyat. “Itu murni kepentingan elite politik dan pengusaha-pengusaha besar,” tuturnya.
