Eramuslim.com – Catatan Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) di akhir April 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan data utang pada bulan sebelumnya.
Kenaikan ULN ini disebabkan karena kontrol dari pemerintah dan legislatif tak berjalan. Hal itu dikatakan oleh Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini.
Ia menilai ULN Indonesia tidak bisa dikontrol kecuali adanya sistem pengawasan dan keseimbangan, khususnya dari peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Karena keputusan kebijakan publik itu memang memerlukan kontrol,” ungkap Didik, Rabu (19/6).
Jika seseorang tidak mengontrol perusahaannya dan melakukan utang dengan bunga yang tinggi berujung bangkrut, maka seseorang tersebut yang dirugikan. Namun, kata Didik, hal itu berbeda dengan pengelolaan dalam sebuah negara.
“Kalau Menteri Keuangan atau Presiden bikin utang banyak, wassalam, tapi Presidennya enggak apa-apa, Menterinya juga enggak apa-apa, siap yang nanggung? Bangsa dan negara,” tegasnya.
Oleh karenanya, diperlukan kontrol yang efektif dari peran DPR yang saat ini dinilainya mandul dan menyebabkan ULN dalam pemerintahan ini lebih besar dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“DPR-nya itu mandul selama periode ini. Oposisi di-guide macan ompong, tidak ada kritis sehingga apa saja diputuskan utang oleh pemerintah sebagian obligasi di luar negeri,” tegasnya.
Ia melanjutkan, selama ini DPR terkesan manut setiap kali pemerintah mengajukan obligasi. Akibatnya, utang luar negeri saat ini terlampau tinggi dan menggerus devisa saat diperlukan untuk kebutuhan membiayai pembangunan.
“Jumlah pembayaran utang di LN itu sangat besar, terus di bank sentral membayar utang itu cukup besar dan itu memnguras cadangan devisa,” tandasnya.
