Karena, untuk melaksanakan program QE bank sentral mesti meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan membeli obligasi pemerintah dan sekuritas lainnya. Meningkatkan suplai uang sama dengan meningkatkan suplai aset lainnya. Otomatis, biaya uang yang lebih rendah berarti suku bunga juga lebih rendah, dan bank dapat meminjamkan dengan persyaratan yang lebih mudah.
Bahkan, jika QE kehilangan efektivitasnya, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk lebih memperluas pasokan uang, dan juga dapat mengaburkan batas antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, jika aset yang dibeli terdiri dari obligasi pemerintah jangka panjang yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran defisit.
“Pemerintah Jokowi Bermain Api. Untuk negara-negara ini (Indonesia dan juga Polandia) mungkin ada godaan untuk meringankan beban utang mata uang lokal mereka yang meningkat hanya dengan menggembungkannya,” ujar Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).
“Dalam konteks ini, program QE di Indonesia dan Polandia telah menimbulkan kekhawatiran bahwa bank sentral mungkin benar-benar memonetisasi utang negara di luar batas (defisit anggaran) yang sesuai,” sambungnya.
Masing-masing Bank Sentral Indonesia dan Polandia, dicatatan Daeng, memborong obligasi pemerintah yang nilainya cukup tinggi. Yakni, untuk Indonesia mencapai 6,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan sedangkan Polandia 4,6 persen dari PDB dari Maret hingga Agustus.
“Rasio tertinggi di antara 16 negara berkembang,” ungkapnya.
Sejak Indonesia mengumumkan program QE bulan Juli lalu, rupiah tercatat telah kehilangan lebih dari 2 persen nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan, sepanjang tahun ini rupiah mengalami pelemahan 6 persen terhadap dollar AS dan menjadi mata uang berkinerja terburuk di Asia.
