Eramuslim – Pemerintah dianggap tidak serius mengatasi krisis pangan yang dialami Indonesia.
Pakar ekonomi, teknologi perminyakan dan ketahanan energi Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan, “Jika pemerintah serius bekerja, tidak sulit bagi Indonesia untuk bangkit dan menggapai swasembada pangan.”
“Impor masih jadi idola, krisis pangan kian nyata. Soalnya, sampai sekarang belum bekerja. Kalau pun bekerja ya seadanya saja. Target swasembada pangan dan kedaulatan pangan masih jauh,” ujar FX Husin di Jakarta.
Dia mengingatkan, untuk mencapai swasembada pangan di masa mendatang, paling tidak untuk 2-3 tahun ke depan, perlu kerja keras dan kerja sama yang terintegrasi dari seluruh stake holder, yakni Pemda, Departemen Pertanian, Dinas Petanian Daerah, Badan Meteorology, BULOG, BPPT, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Surveyor Indonesia/SGS, Perguruan Tinggi Daerah, KUD, Penyuluh Pertanian, Petani.
“Indonesia bisa mempergunakan teknologi pertanian dan teknologi informasi yang sudah kita miliki. Minimal untuk dua atau tiga tahun ke depan swasembada beras bisa terjadi, jika semua itu bekerja,” ujar Husin.
Dia memaparkan, sampai saat ini pemerintah tidak memiliki data base yang akurat mengenai lahan pertanian. Pemerintah, lanjutnya, juga tidak menerapkan teknologi informasi dalam mengelola lahan pertanian.
Kondisi itu, kata Husin, berdampak pada kinerja dan penggapaian swasembada pangan yang tak kunjung ada.
“Impor terus yang akan terjadi,” tegasnya.
Husin mengatakan, luas lahan pertanian perlu didata dengan akurat. Pendataan luas lahan pertanian yang masih memiliki potensi untuk berproduksi dan kebutuhan sesuai dengan kondisi, misal, kebutuhan irigasi, bendungan, dan lain-lain.
