Randhy juga sependapat, meski pemerintah sudah dapat pajak dari Google, namun hingga kini pemerintah belum bisa menarik pajak dari Facebook.
“Miris memang, kami tunggu penerapannya agar tahu ke mana arah keberpihakan,” tuturnya.
Sementara Ilham mengaku menyiapkan biaya hingga Rp 15 juta per bulan hanya untuk beriklan di Instagram. Jika benar penjual online via medsos di Indonesia begitu banyak, berarti Instagram Cs memiliki potensi pendapatan yang patut diperhitungan dari Indonesia.
“Budget per bulan Rp 15 juta, brand lainnya bisa sampai Rp 50 juta. Per klik per hari ada yang Rp 5 ribu sampai Rp 2 juta juga ada. Semakin mahal kliknya, jangkauan dan kontennya akan menyebar,” terangnya.
Meski beragam tanggapan dari para pelaku usaha via medsos, namun mereka satu suara untuk meminta dukungan dari pemerintah.
Gilang yang mengaku tidak masalah jika itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, dia berharap pemerintah bisa menyediakan jaringan internet yang lebih prima dan terjangkau bagi masyarakat yang menjadi pangsa pasarnya.
Sementara Ilham berharap pemerintah bisa menyediakan infrastruktur internet yang menyeluruh di Indonesia. Meskipun dia tetap berharap adanya insentif fiskal bagi penjual online via medsos yang rata-rata merupakan UKM.
“Pemerintah saya harapkan bisa bantu UKM di infrastruktur saja. Tapi secara tidak langsung mereka mempersulit kami. Di China kenapa industrinya berkembang, karena pemerintahnya sendiri membebaskan UKM dari pajak,” tuturnya.
Sedangkan Randhy mengaku akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Namun sebagai daya tariknya, pemerintah tetap harus memberikan insentif apapun bentuknya. (Dtk)
