Di sisi lain, kata Haris, justifikasi tersebut nyaris tidak ada karena sebagai kampus atau universitas, Trisakti memiliki sejumlah tanggung jawab. Antara lain mendesak negara menyelesaikam utang reformasi, dalam hal ini penuntasan atau penegakan hukum atas kasus 12 Mei 1998.
Serta tanggung jawab sebagai universitas, yang harusnya menjadi garda dan tuang nalar kenegaraan bagi masyarakat, sambung Haris, bukan menutup diri dalam proses dan tiba-tiba kasih memberi gelar ke presiden tanpa ukuran yang jelas.
“Sebagai alumni dan Dosen FH Usakti sedih, prihatin dan marah, niat dilancarkan tanpa standar motal dan nilai hukum jelas. Apalagi Dies Natalies tahun ini ketuanya Dekan FH Usakti. Kok bisa-bisanya dia luput dengan nilai tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya gelar tersebut tak lain karena adanya kekacauan di dalam tubuh Universitas Trisakti itu sendiri. Haris kemudian menyinggung konflik antara yayasan dengan rektorat.
“Konflik bertahun-tahun membuat kualitas universitas menurun, sehingga kampus mencari cara-cara yang pragmatis untuk cari popularitas, dengan memberikan gelar Putra Reformasi ke presiden. Sungguh salah!” geramnya mengakhiri. [rm]
