IWAPI Kecewa Dengan Kebijakan DNI Jokowi

Eramuslim - Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Nita Yudi mengkritik kebijakan bebas DNI karena mengancam sektor UMKM.

Paket Kebijakan ekonomi jilid XVI telah diluncurkan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Paket tersebut, yaitu Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Peninjauan Devisa Hasil Expor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Saya tidak menyetujui tentang Relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM sementara IWAPI yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98% adalah pelaku UMKM. UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tanguh serta penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang pro kepada UMKM," Kata Nita Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11/2018).

Nita menambahkan Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang Pro UKM dimulainya dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7% lalu pajak UMKM menjadi 0,5% dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.

"Saya menghimbau kepada Para Menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan Usaha Kecil Menengah kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100% di 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI), kita yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki jelas IWAPI menolak itu seperti penjajahan," kata Nita.

Lebih Lanjut, Saat ini IWAPI dengan KADIN bidang pemberdayaan perempuan akan meluncurkan program Inkubator khusus menciptakan lebih banyak lagi perempuan pengusaha dan menaikkan kelas para perempuan pengusaha dikelas mikro ke kelas kecil dan menengah dimana ini akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia yang hasilnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Ini sesuai dengan himbauan Presiden Jokowi saat meresmikan RAKERNAS IWAPI XXVIII di padang pada bulan Oktober lalu, dimana negara ini masih sangat banyak memerlukan perempuan pengusaha dan harus berani eksport.

Dengan adanya Paket kebijakan ekonomi ke XVI ini terutama tentang Relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat tapi bukan di sektor UKM semua kebijakan-kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan IWAPI," katanya. (inilah)