Eramuslim – Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Nita Yudi mengkritik kebijakan bebas DNI karena mengancam sektor UMKM.
Paket Kebijakan ekonomi jilid XVI telah diluncurkan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Paket tersebut, yaitu Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Peninjauan Devisa Hasil Expor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
“Saya tidak menyetujui tentang Relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM sementara IWAPI yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98% adalah pelaku UMKM. UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tanguh serta penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang pro kepada UMKM,” Kata Nita Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11/2018).
Nita menambahkan Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang Pro UKM dimulainya dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7% lalu pajak UMKM menjadi 0,5% dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.
“Saya menghimbau kepada Para Menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan Usaha Kecil Menengah kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100% di 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI), kita yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki jelas IWAPI menolak itu seperti penjajahan,” kata Nita.
