Marsono menambahkan, kelompok pergerakan mahasiswa di Sultra sejauh ini tetap solid untuk menolak revisi UU KPK. Mereka juga akan terus mengawal penanganan kasus tewasnya Yusuf-Randi sampai pihak berwenang berhasil mengungkap aparat yang diduga menembak keduanya. ”Apa yang diperjuangkan Yusuf-Randi akan tetap kami kawal,” tegasnya.
Ketua BEM Teknik UHO La Ramli menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mengambil tindakan tegas terhadap penembak Yusuf-Randi. Hal itu dibuktikan dengan penanganan kasus Yusuf-Randi yang terkesan diulur-ulur. ”RUU KPK itu kan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sejauh ini, hasil investigasi Kontras dan Jawa Pos menyebutkan, dua mahasiswa UHO tersebut diduga tewas tertembak oleh aparat kepolisian. Saat dimintai konfirmasi tentang hal tersebut, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, kesimpulan semacam itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. ”Pembuktian ilmiah agar tidak terbantahkan masih proses,” ungkapnya.
Nanti hasil uji laboratorium forensik dikaitkan dengan hasil otopsi terhadap jenazah dua mahasiswa tersebut. ”Barulah diketahui bagaimana kasus ini, siapa yang diduga menjadi pelaku penembakan,” tuturnya.
Bila Kontras hanya menyampaikan hasil dari saksi-saksi, tentu kurang kuat. Pembuktian ilmiah jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pengakuan saksi. ”Seribu saksi pun, nilainya hanya satu. Makanya, jangan terburu-buru mengeluarkan dan membuat satu kesimpulan,” jelasnya.
Menurut dia, saksi hanya satu alat bukti. Masih ada alat bukti lain yang harus ditemukan. Misalnya, keterangan ahli. ”Yang pasti, alat bukti itu harus jelas dulu,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart menjelaskan, enam anggota Polres Kendari yang diduga membawa senjata saat demonstrasi akan disidang disiplin hari ini (17/10). ”Sidang digelar di Bidpropam Polda Sultra,” terangnya.
Soroti Larangan Demo
Sementara itu, meski larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden telah dikeluarkan oleh aparat, tidak tertutup kemungkinan publik tetap melakukan aksi di titik selain gedung DPR. Jika demikian, Komnas HAM berharap kekerasan yang terjadi dalam beberapa demo belakangan tidak terulang.
Beberapa korban berjatuhan selama aksi massa di sejumlah daerah akhir September lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyatakan, saat ini instansinya masih melanjutkan pendalaman atas meninggalnya sejumlah pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa. ”Cukup sudah. Jangan ada lagi korban jatuh,” ungkap dia kemarin (16/10).
Kerusuhan yang terjadi, lanjut dia, tidak terlepas dari kegaduhan elite politik. Karena itu, Amiruddin berharap para elite tidak menambah kegaduhan politik yang bisa memancing keresahan masyarakat.
