Eramuslim – Sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang seakan menutup mata terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami umat muslim Uighur di Xinjiang, China disesalkan banyak pihak.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga bahwa sikap Jokowi yang tidak mau bersuara, disebabkan hubungan baik saat ini antara pemerintah Indonesia dengan China.
“Tapi sejatinya pemerintah harus berani keras mengkritik China terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada muslim Uighur,” kata Ujang saat berbincang dengan redaksi, Sabtu (15/12).
Sebagai negara yang berdaulat yang jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya pemerintah Indonesia membantu menyelesaikan persoalan muslim Uighur tersebut.
“Dalam Islam juga disebutkan, muslim dengan muslim lainnya bersaudara. Artinya muslim Indonesia dengan muslim Uighur besaudara. Bagai satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, maka sakit semua,” ujar Ujang.
Dan jangan sampai, tambah dia, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan China membuat pemerintah Indonesia diam tidak berdaya saat ada pelanggaran HAM di negara itu, apalagi itu terhadap umat Islam. (rmol)
